Rugi Kripto Pun, Kamu Tetap Kena Pajak! Intensifikasi Aturan Pajak Kripto Indonesia

Meskipun kamu mengalami kerugian dari investasi kripto, pemerintah tetap akan mengenakan pajak kripto. Aturan terbaru dari PMK 50/2025 mulai berlaku Agustus 2025 mempertegas bahwa keuntungan, swap, dan mining tetap pajak.
Simak penjelasan lengkapnya.

Walaupun Pemerintah tetap mengenakan pajak atas transaksi kripto meski kamu mengalami kerugian.
PMK 50/2025 memperbarui aturan PPh kripto menjadi tarif final 0,21%, dan menghapus PPN atas penjualan koin mulai 1 Agustus 2025.

1. Apa Itu PMK 50/2025? Reformasi Pajak Kripto Baru

Mulai 1 Agustus 2025, Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025 yang menggantikan PMK 68/2022 untuk transaksi aset kripto. Aturannya menjadikan kripto sebagai instrumen keuangan, bukan komoditas, setelah pengawasan dialihkan dari Bappebti ke OJK sejak Januari 2025.

2. Tarif Pajak Baru: PPh dan PPN Kripto

PPh Final 0,21%
Semua transaksi kripto, termasuk jual-beli, swap, dan penambangan, dikenai Pajak Penghasilan final sebesar 0,21% dari nilai transaksi. Tarif ini naik dari 0,1% sebelumnya untuk platform resmi.
Pelepasan PPN untuk Penjualan Aset Kripto
Penjualan atau transfer kripto kini bebas PPN, karena aset dianggap setara surat berharga. Tapi jasa terkait transaksi kripto tetap dikenai PPN, seperti komisi platform (PPMSE) dan verifikasi transaksi oleh penambang, dihitung sebagai 12% × 11/12 atau sekitar 2,2% untuk mining/verifikasi.

3. Logika “Rugi Tetap Bayar Pajak”

Walau kamu merugi dari investasi — misalnya membeli kripto Rp 1 juta kemudian turun jadi Rp 700 ribu — tetap akan dikenai:

PPh 0,21% dari seluruh nilai transaksi, walaupun hasil akhirnya rugi.
PPN atas jasa transaksi/verifikasi, meski kamu tidak untung.

Regulasi tidak memperbolehkan kompensasi kerugian antar transaksi kripto dengan instrumen lain. Pajak tetap dikenai atas nilai transaksi gross

4. Jual di Platform Asing? Pajak Jadi Lebih Tinggi

Jika kamu melakukan transaksi melalui platform luar negeri (tidak terdaftar resmi):

PPh naik jadi 1%, dari tarif 0,21% untuk platform domestik.
Tidak ada kredit pajak atas pajak yang dibayar di luar negeri — kamu tetap harus bayar penuh pajak menurut peraturan Indonesia.

5. Penambang Kripto: Pajak Tambahan

Penambang dan validator juga terkena dua jenis pajak:

PPh penghasilan mining dan block reward: tarif umum, mulai tahun pajak 2026 wajib dilaporkan di SPT tahunan.
PPN atas jasa verifikasi: tarif efektif sekitar 2,2%, dihitung sesuai nilai imbal hasil yang diterima dari mining/block reward.

6. Dampak bagi Investor Kripto

Kondisi	Dampak Pajak Kripto
Transaksi untung	PPh final 0,21% dari nilai jual
Transaksi rugi	Tetap kena PPh & PPN jasa
Trading luar negeri	PPh hingga 1%, tanpa kredit pajak
Penambang	Kena PPh umum & PPN jasa verifikasi

Investor tidak bisa mengklaim rugi untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Hal ini membuat pajak tetap wajib dibayarkan atas setiap aktivitas kripto, tanpa memperhatikan untung-rugi akhir.

✍️ Kesimpulan: Kripto Rugi? Pajak Tetap Jalan

Kripto merugi? Tetap Bayar Pajak Kripto.
Dengan diberlakukannya PMK 50/2025 per 1 Agustus 2025, semua kegiatan jual, swap, maupun mining aset kripto dikenai PPh Pasal 22 Final, yakni 0,21 % dari nilai bruto transaksi untuk platform dalam negeri.
Hal ini berarti meski investor belum untung atau bahkan rugi, pajak tetap dipungut berdasarkan nilai transaksi fisik kripto, bukan keuntungan kapital.

Jika melakukan transaksi melalui platform asing, tarif pajak kripto meningkat menjadi 1 %, hampir lima kali lipat lebih tinggi daripada pajak di bursa lokal—ditujukan sebagai insentif fiskal agar wajib pajak beralih ke penyedia lokal.

Swap antar kripto pun dikenai pajak, dengan pemungutan PPh 22 sebesar 0,21 % oleh PMSE kepada kedua pihak yang bertransaksi.
Pengguna maupun penambang juga dikelola sebagai objek pajak, meskipun PPN atas penyerahan kripto telah ditiadakan seiring status baru sebagai instrumen keuangan digital.

📋 Rangkuman Singkat

Aspek Transaksi Kripto	Tariff PPh Pasal 22 Final (*)	Status PPN	Catatan
Platform Lokal (PPMSE DN)	0,21 % dari nilai transaksi	Tidak dikenai PPN	Pajak berlaku walau tidak ada keuntungan bersih
Platform Asing (PPMSE LN)	1,0 % dari nilai transaksi	Tidak dikenai PPN	Pajak luar negeri tidak bisa dikreditkan
Swap (tukar kripto ke kripto)	0,21 % pada nilai penyerahan	–	PPh dipungut untuk kedua pihak
Mining kripto	PPh umum (setelah 2026)	2,2 % atas jasa	Mulai 2026, hasil mining dikenai tarif PPh biasa (tas umum)